TRILAYAK RAKYAT PEKERJA

TRILAYAK RAKYAT PEKERJA

KERJA LAYAK
UPAH LAYAK
HIDUP LAYAK

 

“Kemakmuran hidup kaum buruh, bukan saja mengenai soal kemakmuran rakyat, tetapi mengenai pula keselamatan negara seluruhnya” (Soekarno, 15 Februari 1950)
TIGA LAYAK UNTUK BURUH/PEKERJA INDONESIA

KERJA LAYAK
Kerja layak dimaksudkan adanya kepastian kondisi kerja yang berkeadilan. Harus menjadi politik tetap dari negara, terutama pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui industrialisasi yang mampu menciptakan dan memeratakan kesejahteraan. Pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja :

1. Menghapuskan sistem kerja kontrak & outsourcing yang merupakan praktek perbudakan modern.

  1. Menjamin kemerdekaan dan kebebasan bergerak pada organisasi buruh dan pekerja. Pemerintah harus menjauhkan segala sikap dan tindakan yang dapat diartikan membatasi hak-hak azasi dari gerakan buruh/pekerja.
  2. Wajib mengikhtiarkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan membangun sistem perundingan yang berkeadilan, sampai membangun sistem peradilan yang mampu meningkatkan kualitas hubungan industrial.
  3. Memberikan jaminan terhadap jam kerja yang manusiawi dan meningkatkan keselamatan kerja.

    UPAH LAYAK
    Upah layak dimaksudkan adanya kepastian penghargaan terhadap tenaga kerja dari pekerjaan yang dijalankannya. Pemerintah dalam menciptakan upah layak :

    1. Tidak boleh menjalankan politik upah murah.

  4. Wajib membantu usaha kaum buruh dan pekerja dalam menaikkan derajat upah yang berkeadilan.
  5. Wajib melenyapkan adanya jurang perbedaan yang dalam antara penghargaan tenaga kerja atasan dan bawahan.

    HIDUP LAYAK
    Hidup layak dimaksudkan sebagai sebuah kondisi yang lahir dari kerja layak dan upah yang layak.
    Indikatornya adalah kehidupan buruh dan pekerja yang sejahtera. Namun kehidupan yang layak bagi buruh dan pekerja tidak boleh hanya bersandar pada upah yang diterimanya. Negara wajib melengkapi prasyarat kehidupan yang sejahtera dengan menghadirkan kompensasi dari pajak yang dibayarkan oleh buruh/pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah dalam menciptakan hidup layak :

    1. Menjamin memberikan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas (jaminan pendidikan bagi buruh dan keluarganya, memberikan solusi atas tingginya angka putus sekolah dengan menciptakan program kejar Paket C Kejuruan. Membangun balai latihan kerja sampai tingkat Kecamatan untuk pemenuhan lapangan kerja sesuai dengan jalan dan arah kebijakan yang memperkuat industri nasional).

  6. Menjamin dijalankannya jaminan sosial yang tidak komersial dan tidak diskriminatif bagi seluruh rakyat. Dua jaminan sosial yang menjadi prioritas :
    a. Jaminan kesehatan yang memiliki sistem rujukan yang terartur dari tingkat komunitas sampai nasional. Jaminan kesehatan ini tidak boleh bersifat kedaerahan. Dan juga memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak pasien, namun sekaligus harus memberikan kepastian kerja layak dan kesejahteraan bagi para tenaga kesehatan.
    b. Jaminan pensiun, wajib dijalankan pada bulan Juli 2015. Pemerintah wajib segera menuntaskan semua aturan turunan dan mempersiapkan lembaga penyelenggara yang profesional, transparan, dan akuntable, karena menyangkut dana amanah yang dititipkan oleh peserta.
  7. Menjamin tersedianya perumahan dan transportasi yang berkualitas, aman dan nyaman bagi buruh/pekerja dan keluarganya, dengan dana dari kas negara dan CSR dari perusahaan-perusahaan, terutama di kawasan-kawasan industri.
  8. Menjamin tersedianya kebutuhan pokok yang terjangkau. Kenaikan upah buruh/pekerja setiap tahun tidak ada artinya tanpa adanya kepastian harga kebutuhan pokok yang terjangkau bagi buruh/pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, adalah hal yang wajib pula masuk dalam setiap tuntutan kaum buruh/pekerja untuk mendesak diturunkannya harga kebutuhan pokok rakyat.

    REGULASI KETENAGAKERJAAN
    Berbagai undang-undang dan peraturan turunannya yang menyangkut ketenagakerjaan perlu segera dibuat, direvisi, dan dibangun sistem implementasi yang tidak berbelit-belit, transparan, disertai dengan sanksi hukum yang tidak tebang pilih pada siapa pun yang melanggarnya. Semua perangkat hukum ketenagakerjaan wajib dipatuhi tidak hanya oleh pekerja dan pemberi kerja di sektor swasta, namun juga berlaku bagi perusahaan BUMN.

    Undang-undang yang harus disiapkan dan diselesaikan :

    1. UU tentang Sistem dan Komite Pengawas Ketenagakerjaan.
    2. UU tentang Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah.
    3. UU tentang Tenaga Kesehatan (Lex Specialis : UU tentang Keperawatan, UU tentang Kebidanan).
    4. UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
    5. UU tentang Perlindungan Pekerja Media

    Undang-undang yang harus direvisi :

    1. UU tentang Ketenagakerjaan.
    2. UU tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
    3. UU tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.
    4. UU tentang Aparatur Sipil Negara.

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMENTAR