Rapat Timwas TKI DPR-RI

 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan mandat peraturan turunan yang harus dibuat adalah 28 peraturan turunan dalam waktu 2 tahun. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector akan mengefisiensikan menjadi 13 peraturan turunan yang terdiri atas:

1.) 3 Peraturan Pemerintah: Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan; dan Perlindungan dan Penempatan Anak Buah Kapal (ABK).

2.) 2 Peraturan Presiden: Atase (tugas dan fungsi) dan Pembentukan Badan.

3.) 5 Peraturan Menteri: Jaminan Sosial; Penghentian dan Pelarangan Penempatan; Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan Sanksi Administratif.

4.) 3 Peraturan Kepala

Pertanyaannya:

1. Untuk PP Perlindungan PMI akan mengatur mengenai: a. Sebelum, selama dan setelah bekerja, b. Perlindungan sosial dan ekonomi, c. LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap), d. Tugas pemerintah pusat dan daerah, e. Tugas dan tanggungjawab PPTKIS, f. Pembinaan dan g. Pengawasan pelaksanaan penempatan. Ada 7 item yang akan diatur dalam PP tersebut sehingga beban PP yang harusnya detail dikhawatirkan tidak akan detail sebagai pedoman peraturan daerah nantinya untuk implementasinya.

Terlebih yang krusial adalah tentang LTSA di mana LTSA akan dilakukan di daerah sebagai ujung tombak pelayanan. Daerah sangat membutuhkan peraturan yang cukup rigid untuk menjalankan LTSA tersebut. Dalam UU PPMI, peran LTSA belum mencakup penanganan kasus. Diharapkan dalam PP, LTSA juga menyediakan desk penanganan kasus untuk memudahkan PMI dalam menanganinya.

Belum lagi antar pemerintah pusat dan daerah memiliki masalah koordinasi yang harus diselesaikan terlebih dalam UU PPMI, peran daerah lebih besar dalam memberikan perlindungan. Jika disatukan di satu PP, apakah dapat menyelesaikan masalah koordinasi pusat dan daerah?

Pengawasan juga menjadi ujung tombak yang penting. Dalam UU 39/2004, pengawasan dibuat dalam satu PP sendiri ( PP No. 4 Tahun 2015), jika semangat perlindungan lebih besar, mengapa tidak dibuat PP tersendiri untuk pengawasan? Pengawasan jangan dicampur dalam 1 PP di atas.

Oleh karenanya diusulkan tidak hanya 3 PP, tetapi menjadi 5 PP. Dua PP tambahan mengenai PP tugas dan peran pemerintah pusat dan daerah termasuk mengatur tentang LTSA (Layanan Terpadu Satu Pintu) dan PP Pengawasan.

2. Hingga saat ini, info yang kami terima pemerintah sedang mengerjakan Draf Perpres tentang badan dan Draf Permen mengenai Jaminan Sosial. Masalah tentang badan adalah pelaksanaan layanan migrasi hingga saat ini masih memunculkan pertarungan antar lembaga dalam melayani PMI. Semoga dengan Perpres ini tidak lagi ada masalah antar lembaga khususnya pelayanan di daerah. UU PPMI juga mengamanatkan daerah dapat membentuk LTSA. Perlu dipikirkan anggarannya untuk pembentukan LTSA (sekarang sudah 24 LTSA yang dibentuk. Untuk calon ke depan akan dibentuk 21 LTSA). Apakah dapat diintegrasikan dengan model layanan terpadu yang telah ada?

3. Untuk Permen Jamsos, dalam Permen Jamsos yang telah ditetapkan sebelum UU PPMI disahkan, coverege perlindungan masih terbatas. Apakah dapat menambah coverege PMI terutama kasus-kasus yang banyak menimpa PMI seperti PHK dan gaji tidak dibayar? Selain itu, mekanisme perlindungan di Luar Negeri bagaimana untuk Jamsos? Oleh karena perlu ada kerjasama dengan negara tujuan bila PMI mengalami masalah kesehatan di negara tujuan (bagi PMI yang tidak dicover asuransi oleh majikan di negara tujuan) agar dapat mengakses rumah sakit. Serta mekanisme klaim jamsos bagaimana? Perlu diatur cukup mendetail dalam Permen Jamsos TK.

 

Rieke Diah Pitaloka

KOMENTAR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *